Apakah yang disebut dengan Program Pendidikan Profesi Guru?

Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah.

Ada berapa macam Program PPG saat ini?

Ada 2 macam yaitu PPG Dalam Jabatan dan PPG Pra Jabatan

  • PPG Pra Jabatan, adalah PPG yang diperuntukkan bagi calon guru yang telah memenuhi Persyaratan kualifikasi akademik S-1/D-IV dan akan melamar menjadi guru.
  • PPG Dalam Jabatan, adalah PPG yang diperuntukkan bagi guru dalam jabatan, yaitu guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan yang belum memenuhi persyaratan seperti yang diamanahkan pasal 8 UUG

Bagaimanakah penetapan kuota peserta PPG Dalam Jabatan saat ini?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru, maka jumlah kuota mahasiswa PPG setiap program studi dan LPTK penyelenggara ditentukan oleh Kemenristekdikti dengan mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya:

  • kebutuhan guru secara nasional untuk setiap program studi,
  • kapasitas setiap LPTK,
  • ketersediaan anggaran pemerintah.

Apakah perinsip – perinsip PPG Dalam Jabatan ?

  • Berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel
  • Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional
  • Dilaksanakan secara taat azas
  • Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

Apakah persyaratan PPG Dalam Jabatan ?

  • Diangkat sampai dengan 31 Desember 2015.
  • Terdaftar pada Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  • Memiliki NUPTK atau dalam proses pengajuan NUPTK yang telah disetujui LPMP dengan menunjukkan bukti pengajuan. Bagi guru kelas TK dengan menunjukkan bukti pengajuan yang disetujui oleh PP/BP-PAUD Dikmas.
  • Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi.
  • Berkualifikasi akademik Sarjana/Diploma Empat yang sesuai dengan program studi pada PPG yang akan diikuti.
  • Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 2 (dua) tahun terakhir.
  • Berusia setinggi-tingginya 58 tahun.
  • Sehat jasmani dan rohani.
  • Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza).
  • Berkelakuan baik.

Apakah persyaratan Akademik PPG Dalam Jabatan?

  • Mengikuti seleksi kemampuan akademik melalui tes online
  • Batas lulus seleksi akademik adalah 50 untuk program studi kejuruan dan 60 untuk program studi non kejuruan

Apakah persyaratan Administrasi PPG dalam Jabatan?

  • Fotokopi ijazah S-1/ D-IV yang telah dilegalisasi oleh Perguruan Tinggi yang mengeluarkan ijazah, kopertis atau dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota
    • Fotokopi SK pengangkatan pertama dan/ atau SK pengangkatan 2 (dua) tahun terakhir (2017), khusus bagi GTY yaitu SK pengangkatan dari yayasan yang sama. SK tersebut dilegalisasi oleh:
    •  Guru PNS dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota
    • PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh Pemerintah Daerah atau yang diberi kewenangan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
    • Guru GTY dilegalisasi oleh ketua yayasan;
    • Guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah Daerah (minimal Kepala Dinas Pendidikan) dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota
  • Fotokopi SK mengajar (SK Pembagian Tugas Mengajar) 2 (dua) tahun terakhir.
  • Surat ijin dari kepala sekolah atau ketua yayasan untuk menjadi peserta PPG tahun 2019.
  • Pakta integritas
  • Surat penyetaraan dari Kemenristek Dikti bagi peserta yang memiliki ijazah S-1 dari luar negeri.
  • Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
  • Surat keterangan bebas NAPZA dari BNN, atau yang berwenang.
  • Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian

Bagaimanakah pembiayaan dari PPG Daam Jabatan?

Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan dapat dibiayai melalui 3 (tiga) sumber yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan. Biaya dari Pemerintah melalui APBN dialokasikan pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Biaya dari Pemerintah Daerah melalui APBD pada instansi yang terkait.

Bagaimanakah komponen pembiayaan PPG Dalam Jabatan?

Terdapat 2 macam komponen pembiayaan Program PPG Dalam Jabatan, yaitu;

  • Biaya pelaksanaan pendidikan merupakan biaya yang ditanggung oleh pemerintah
  • Biaya pribadi meliputi biaya ujian ulang, biaya transportasi, Biaya penginapan, biaya konsumsi, biaya kebutuhan pribadi lainnya.

Apakah guru bisa melakukan sertifikasi kedua?

Bisa, dengan syarat jika ada permintaan dari pemerintah daerah dan menggunakan biaya APBD.